Temposulut, Amurang – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mematangkan langkah strategis untuk memperkuat pemberdayaan UMKM dan penanganan hunian sementara melalui rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Franky Donny Wongkar, S.H. bersama Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, S.IP. di Kantor Bupati Minahasa Selatan, Selasa (28/7/2026).
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penanganan kebutuhan dasar masyarakat.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Franky Donny Wongkar bersama Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu dengan agenda utama pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan penanganan Hunian Sementara (HUNTARA).
Dalam rapat tersebut, pengembangan PLUT menjadi salah satu fokus pembahasan sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan pendampingan, konsultasi, dan penguatan kapasitas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah daerah berharap keberadaan PLUT dapat semakin mendorong pertumbuhan usaha masyarakat dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Minahasa Selatan.
Selain itu, rapat juga membahas kesiapan penanganan HUNTARA agar pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan hunian sementara dapat terlaksana secara optimal, efektif, dan tepat sasaran melalui sinergi seluruh perangkat daerah terkait.
Bupati menekankan pentingnya koordinasi yang solid antarlembaga agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Bappelitbangda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Kepala Bagian Pembangunan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berharap sinergi antarpemangku kepentingan semakin kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, serta mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Minahasa Selatan. (dwo)
