Temposulut, Amurang – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa se-Sulawesi Utara yang digelar di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Rabu (5/8/2026).
Kehadiran Bupati menjadi wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terhadap penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan desa yang maju, akuntabel, dan berkelanjutan.
Musda dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Penasihat DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara. Forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan desa di Sulawesi Utara.
Bupati Franky Donny Wongkar menilai pembangunan desa memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi desa, dan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi yang baik akan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Selain itu, Musda juga menjadi wadah untuk mempertegas peran perempuan melalui Srikandi Jaga Desa sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berharap hasil Musda dapat semakin memperkuat soliditas organisasi Srikandi Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPD RI, Ir. Stefanus B. A. N. Liow, M.A.P., yang juga menjabat sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara dan Ketua DPD Desa Bersatu Sulawesi Utara; Ketua Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara, Ns. Gresty N. M. Masie, M.Kep., Sp.Kep.MB.; jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri; sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Utara; pengurus ABPEDNAS; serta pengurus Srikandi Jaga Desa tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Melalui forum ini diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan desa-desa yang mandiri, maju, dan sejahtera di Provinsi Sulawesi Utara. (dwo)
